ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK - DARA ELI LAIA NIAS

KALBAR- DARA ELI LAIA
ANALISIS KEBIJAKAN

Menurut Prof. William N. Dunn, analisis kebijakan aadalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik, tidak bermaksud untuk menggantikan politik tetapi diletakkan pada konteks sistem kebijakan.
Mengikuti Dunn, metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu ;
1. Definisi : Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi : Menyediakan informasi mengenai kosekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi : Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang.
4. Deskripsi : Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi : Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.





Sejarah Analis Kebijakan
Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan bermula ketika politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat memecahkan masalah public. India barangkali merupakan asal muasal tradisi ini, ketika Kautilya menulis Arthashastra di india pada tahun 300 SM yang antara lain berisis tuntunan pembuatan kebijakan. Kautilya adalah penasehat kerajaan Mauyan di India Utara. Di Eropa, Plato menjadi penasehat penguasa Sisilia. Aristoteles mengajar Alexander Agung. Hingga Nichollo Machiavelli yang menjadi individual consultant bagi sejumlah bangsawan di Italia Kuno.
Analis kebijakan mendapat tempat yang terhormat pada abad pertengahan ketika muncul profesi spesialis kebijakan yang diangkat para raja dan bangsawan untuk memberikan nasehat mengenai teknis kebijakan karena para raja dan bangsawan tersebut tidak mampu dalam suatu bidang tertentu.
Pemahaman
Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat : deskriptif, evaluative, atau preskriptif. Analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu :
1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok uku utama untuk menlai apakah suatu masalah sudah teratasi?
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghailkan pencapaian nilai-nilai.
Argumen Kebijakan
Argumen kebijakan, sejajar dengan argument ilmu pengetahuan, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang desainatif (designative) – yang focus pada fakta-fakta empiric; evaluative – mempersoalkan nilai-nilai, dan advokatif – mempersoalkan tindakan. Di sini kita meilhat bahwa ada kesejajaran antara desainatif dan deskriptif; persamaan dalam evaluative; dan kesejajaran antara advokatif dan preskriptif.

Menurut Dunn, argument kebijakan berisikan enam unsur, yaitu ICWBRQ, yaitu :
1. I : Informasi yang relevan dengan kebijakan
2. C : (Claim) pernyataan kebijakan.
3. W : (Warrant) Pembenaran
4. B : (Backing) dukungan
5. R : (Rebutal) Sanggahan
6. Q : (Qualifier) Syarat
Sementara itu, cara argument kebijakn dibagi delapan, yaitu cara ;
1. otoritatif, yaitu pernyataan kebijakan didasarkan pada argument pihak berwenang.
2. statistical, didasarkan pada argument sampel dari populasi yang menjadi target kebijakan.
3. klasifikasional, didasarkan padaa suatu klasifikasi dari target kebijakan.
4. intuitif, didasarkan pada suatu “pengetahuan yang terpendam” dari pembuat kebijakan.
5. analisentrik, didasarkan pada suatu metodologi yang dianggap valid.
6. eksplanatorik, hubungan sebab-akibat.
7. pragmatis, didasarkan pada analogi-analogi atau kasus-kasus yang sama.
8. kritik-nilai, idasarkan pada etika atau berkenaan dengan nilai buruk dan baik.
Proses Analisis Kebijakan
Pertama, merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan public. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri ;
1. terdapat saling kebergantungan antar-masalah kebijakan,
2. mempunyai subjektivitas,
3. buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan
4. bersifat dinamis.



Sementara itu terdapat tiga kelas masalah kebijakan sebagaimana digambarkan berikut ini :
Tabel : Elemen dan Struktur Masalah
Elemen Struktur Masalah
Sederhana Agak Sederhana Rumit
Pengambil Keputusan Satu atau beberapa Satu atau beberapa Banyak
Alternatif Terbatas Terbatas Tidak terbatas
Kegunaan (Nilai) Konsensus Konsensus Konflik
Hasil Pasti atau beresiko Tidak pasti Tidak diketahui
Probabilitas Dapat dihitung Tidak dapat dihitung Tidak dapat dihitung

Fase-fase perumusan masalah kebijakan disusun sebagai berikut :
1. pencarian masalah
2. pendefinisian masalah
3. spesifikasi masalah
4. pengenalan masalah









Tabel : Metode, Tujuan, Prosedur, Sumber Pengetahuan, dan Kriterian Kinerja
Metode Tujuan Prosedur Sumber Pengetahuan Kriteria Kinerja
Analisis Batas Estimasi batas peta masalah Pencarian sampel “bola salju”, pencarian masalah, dan penjumlahan Sistem pengetahuan Ketepatan batas
Analisis Klasifikasi Kejelasan konsep Pemilahan secara logis dan klasifikasi konsep Analisis individual Konsistensi logis
Analisis hierarki Identifikasi penyebab yang mungkin, masuk akal, dan dapat ditindaklanjuti Pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab Analisis individual atau kelompok Konsistensi logis
Syneties Pengenalan kesamaan antarmasalah Perumusan analogi personal, langsung dan fantasi Kelompok Masuk akal (Plausibility)
Brainstorming Generalisasi ide, tujuan, dan strategi Pemunculan ide dan evaluasi Kelompok Konsensus
Analisis perspektif berganda Generalisasi wawasan Penggunaan secara serentak perpektif teknis, organisasional dan personal Kelompok Perbaikan wawasan
Analisis asumsi Sintesis kreatif asumsi-asumsi yang berlawanan Identifikasi pelaku, penampakan asumsi, mempertentangkannya, pengelompokkan, dan sintesis. Kelompok Konflik
Pemetaan Argumentasi Penilaian asumsi Penyusunan tingkat dan penggambaran plausibilitas dan urgensi Kelompok Masuk akal (plausibility)




Untuk menuju pada analisis kebijakan, sejak perumusan masalah sudah harus dikenali model-model kebijakan, yaitu :
1. Model deskriptif, yang bertujuan menjelaskan dan/atau memprediksi sebab-sebab dan kosekuensi-konsekuensi pilihan-pilihan kebijakan.
2. Model normative, yang selain bertujuan sama dengan model deskriptif, juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai atau kemanfaatan.

Kedua, Peramalan masa depan kebijakan (Forcasting). Adalah prosedur membuat informasi actual tentang situasi social di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mengambil tiga bentuk, yaitu :
1. peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. teknik yang dipergunakan antara lain analisis antarwaktu, estimasi tren linear, pembombotan eksponensial, transformasi data, katastrofi metodologi.
2. peramalan teoretis, yaitu ramalan yang didasarkan pada suatu teori, dan produknya disebut prediksi. Teknik yang dapat digunakan antara lain pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, analisis korelasi.
3. Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut perkiraan (conjecture). Teknik yang dapat digunakan antara lain Delphi kebijakan, analisis dampak silang, penilaian fisibilitas (kelayakan).

Peramalan mempunyai sejumlah tantangan, yaitu berrkenaan dengan isu :
1. akurasi ramalan
2. kondisi komparatif masa depan
3. konteks institusional, temporal dan historical.



Ketiga, Rekomendasi kebijakan
tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah pernyataan advokasi ;
1. dapat ditindaklanjuti (actionable)
2. bersifat prospektif?
3. bermuatan “nilai” – selain fakta?
4. etik?
Akhirnya, rekomendasi kebijakan mempunyai enam criteria utama, yaitu :
1. efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
2. efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. perataan (equity), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebuttuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. kelayakan (appropriateness), berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat?
Keempat, pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat public. Pemantauan, setidaknya memainkan empat fungsi dalam anlisis kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan (compliance).
Hasil kebijakan dibedakan antara keluaran (outputs), yaitu produk layanan yang diterima kelompok sasaran kebijakan, dan impak (impacts), yaitu perubahan perilaku yang nyata pada kelompok sasaran kebijakan.
Kelima, Evaluasi kinerja kebijakan. Jika pemantauan menekankan pada pembentikan premis-premis factual mengenai kebijakan public, evalusi menakankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan: “Apa perbedaan yang dibuat?” Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restrospektif (ex post), sementara criteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (ex ante).
Dunn mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu Evaluasi Semu, Evaluasi Formal, dan Evaluasi Keputusan Teoretis. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut pada target kebijakan.
Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujun program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi formal berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai adalah tujuan dan target yang diumumkan secara formal.
Evaluasi keputusan Teoretis (Decission Theoritic Evaluation) adalah pendekatan yang yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam.